Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) memfasilitasi 4.100 barcode produk UMKM untuk memperluas peluang pemasaran melalui jaringan ritel modern. Program yang disampaikan dalam Pangan Nusa Expo 2026 pada 15 Oktober 2026 ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kesiapan pelaku Bisnis menghadapi sistem perdagangan yang semakin terintegrasi secara digital. Barcode membantu proses identifikasi produk, pencatatan transaksi, serta pengelolaan persediaan secara lebih terstruktur. Meski demikian, kepemilikan barcode bukan satu-satunya persyaratan memasuki pasar modern karena kualitas, legalitas, kemasan, dan kemampuan pasokan tetap menjadi pertimbangan utama peritel.
Kemendag dan Hippindo Perluas Akses Ritel Modern melalui Fasilitasi Barcode
Kemendag sebagai instansi pemerintah di bidang perdagangan bersama Hippindo melaksanakan dukungan identifikasi terhadap 4.100 SKU bagi pengusaha UMKM binaan Kemendag. Inisiatif kolaborasi tersebut dilaksanakan pada momentum Pangan Nusa Expo 2026 di Indonesia Convention Exhibition, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, pada 15 Oktober 2026. Program penguatan identitas produk tersebut diarahkan untuk mempermudah integrasi produk UMKM ke sistem perdagangan modern. Melalui langkah tersebut, Kemendag dan mitra sektor perdagangan berupaya memperkuat daya saing produk dalam negeri.
Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Iqbal Shoffan Shofwan menyoroti peran identifikasi produk dalam ekosistem perdagangan. Menurut penjelasan dalam kegiatan tersebut, kode identifikasi mempermudah pengaturan informasi dan transaksi. Program barcode dengan jumlah 4.100 itu menjangkau sejumlah kategori produk, termasuk barang konsumsi, produk kesehatan dan kecantikan, hasil kerajinan, maupun kebutuhan domestik. Penyebaran kategori tersebut menunjukkan bahwa standardisasi identitas produk relevan bagi banyak usaha.
Peran Barcode dalam Mempermudah Produk UMKM Memasuki Ritel Modern
Barcode merupakan sarana identifikasi produk yang dapat dibaca menggunakan perangkat pemindai. Pada kegiatan perdagangan di supermarket, barcode digunakan untuk memanggil informasi barang dalam sistem. Informasi yang ditampilkan dapat berupa identitas barang, nilai transaksi, serta data stok sesuai informasi yang dimasukkan oleh pengelola ritel. Penerapan kode barang yang sesuai mempermudah proses transaksi kasir. Berkat integrasi identitas barang, pengelolaan produk lokal menjadi lebih praktis.
Di luar manfaat untuk kasir, kode identifikasi membantu pemantauan inventaris. Pada saat produk masuk ke fasilitas penyimpanan, petugas dapat menggunakan pemindaian untuk mengenali produk. Selanjutnya, informasi tersebut dapat digunakan untuk memantau pergerakan barang. Namun demikian, kode batang bukan pengganti basis data persediaan. Kegunaannya harus didukung oleh kualitas basis data serta proses administrasi. Oleh sebab itu, pengusaha harus mengelola identitas produk secara benar agar perbedaan catatan stok dapat dikurangi.
Memahami Perbedaan Barcode GS1 dan Kode SKU Internal Produk
Ketika mempersiapkan produk untuk perdagangan modern, pelaku UMKM perlu memahami perbedaan antara penomoran inventaris internal serta nomor produk terstandar. Sistem stock keeping unit membantu penjual membedakan produk menurut kebutuhan operasional. Berbeda dengan sistem internal tersebut, Global Trade Item Number atau GTIN dalam standar GS1 digunakan untuk identifikasi produk lintas sistem perdagangan. Nomor identifikasi tersebut dapat dikodekan menjadi barcode pada kemasan. Perbedaan fungsi tersebut mempermudah komunikasi dengan mitra distribusi.
Barang dengan karakteristik berbeda yang harus dibedakan dalam perdagangan dapat membutuhkan nomor identifikasi berbeda. Sebagai ilustrasi, minuman dengan kemasan 250 mililiter dan 500 mililiter perlu dibedakan berdasarkan ketentuan identifikasi produk. Perbedaan ukuran menjadi unsur penting dalam administrasi perdagangan. Untuk menghindari kekeliruan, pelaku Bisnis sebaiknya mendokumentasikan jenis dan ukuran barang. Penerapan nomor produk secara tepat dapat mempermudah pencocokan informasi produk.
Strategi Memenuhi Kebutuhan Perdagangan Modern Selain Barcode
Pemenuhan kebutuhan kode batang mendukung proses pengenalan barang dalam jaringan distribusi, tetapi belum menjamin penerimaan oleh peritel. Perusahaan perdagangan berskala besar mungkin meminta sejumlah ketentuan operasional terkait kualitas barang, legalitas, kemasan, dan kemampuan pasokan. Bagi produk pangan, persyaratan izin edar sesuai kategori produk perlu dipenuhi berdasarkan jenis barang. Kewajiban sertifikasi halal juga wajib disesuaikan dengan regulasi yang relevan. Melalui kesiapan produk secara menyeluruh, produk lokal menjadi lebih siap mengikuti proses seleksi.
Di luar persyaratan legalitas, kemampuan memasok barang harus dievaluasi. Peritel modern membutuhkan kepastian pasokan agar kekosongan barang dapat diminimalkan. Untuk ilustrasi, produsen lokal dengan kapasitas 500 produk bulanan perlu menyesuaikan komitmen pasokan dengan kemampuan sebenarnya. Analisis pengeluaran logistik, persyaratan pembayaran, serta potensi barang tidak terjual harus menjadi pertimbangan dalam strategi penjualan. Pengelolaan kapasitas dan biaya membantu menjaga kesehatan keuangan usaha.
Kolaborasi Kemendag dan Hippindo Membuka Peluang Perluasan Pasar
Fasilitasi 4.100 barcode mendukung kesiapan UMKM dalam jaringan distribusi. Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah mendorong peningkatan kemampuan produsen dalam negeri melalui kolaborasi antara pemerintah, peritel, dan pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, barcode menjadi salah satu pendukung integrasi perdagangan. Namun demikian, 4.100 kode produk bukan berarti 4.100 perusahaan memperoleh bantuan. Sebuah usaha mungkin mengelola beberapa SKU, sehingga data peserta tidak boleh disamakan dengan kuantitas kode.
Upaya perluasan akses pasar juga dilakukan melalui kegiatan pertemuan bisnis. Dalam periode 2025 sampai 2026, Kemendag telah memfasilitasi pertemuan bisnis yang melibatkan sekitar 932 UMKM. Program penjajakan tersebut memberikan kesempatan bagi produsen memperkenalkan barang. Beberapa perusahaan ritel dan pusat perbelanjaan seperti Metro Department Store, AEON Indonesia, serta Hero Supermarket tercatat dalam rangkaian kemitraan yang dikembangkan. Kendati demikian, partisipasi dalam pertemuan bisnis bukan jaminan kontrak penjualan. Produsen perlu menyesuaikan produknya dengan kebutuhan peritel.
Rangkuman Manfaat Program Kemendag dan Hippindo bagi Produk Lokal
Kolaborasi Kemendag dan Hippindo dalam menyediakan fasilitas barcode bagi berbagai produk lokal mendukung peningkatan kemampuan administrasi produk. Melalui penggunaan barcode berstandar, proses pencatatan, transaksi, dan pengelolaan stok dapat lebih mudah diintegrasikan. Namun demikian, akses pasar membutuhkan lebih dari sekadar identitas produk. Standar produk, administrasi yang lengkap, dan keandalan distribusi tetap menjadi komponen yang perlu diprioritaskan. Bagi pelaku Bisnis, program tersebut menjadi kesempatan mengevaluasi kesiapan perdagangan. Bagaimana pendapat Anda mengenai fasilitasi barcode bagi UMKM? Anda dapat menyampaikan pendapat dan pengalaman agar pengusaha lokal mendapatkan perspektif yang relevan.
